Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

  • Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  1. perumusan dan penetapan kebijakan dan program/kegiatan dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktifitas penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industri dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan serta keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja, penyiapan, pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi.
  2. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
  3. pembinaan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
  4. pengkoordinasian, membina dan mengendalikan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan dinas;
  5. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
  6. pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah dan keuangan negara/daerah yang menjadi kewenangan dinas;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang transmigrasi dan tenaga kerja; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Bidang Pendataan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai  tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai ketentuan Peraturan   Perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  1. perumusan rencana program informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja;
  2. perencanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
  3. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
  4. pengidentifikasian dan mengiventarisir sasaran program bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
  5. pembinaan dan memberi petunjuk bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja
  6. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang informasi pasar kerja da bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
  7. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
  8. pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pada bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
  • Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana prasarana dan penyerasian lingkungan kawasan transmigrasi dan pembangunan masyarakat di kawasan transmigrasi dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
  1. penyiapan penyusunan kebijakan pembinaan syarat kerja dan perselisihan hubungan industrial, pengawasan tenaga kerja , pengupahan, jamsos dan penyuluhan ketenagakerjaan;
  2. pelaksanaan kebijakan pembinaan syarat kerja dan perselisihan hubungan industrial, pengawasan tenaga kerja, pengupahan, jamsos dan penyuluhan ketenagakerjaan;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan syarat kerja dan perselisihan hubungan industrial, pengawasan tenaga kerja, pengupahan, jamsos dan penyuluhan ketenagakerjaan;
  4. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan syarat kerja dan perselisihan hubungan industrial, pengawasan tenaga kerja, pengupahan, jamsos dan penyuluhan ketenagakerjaan;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan syarat kerja dan perselisihan hubungan industrial, pengawasan tenaga kerja , pengupahan, jamsos dan penyuluhan ketenagakerjaan;
  6. pelaksanaan administrasi di bidang pembinaan syarat kerja dan perselisihan hubungan industrial, pengawasan tenaga kerja , pengupahan, jamsos dan penyuluhan ketenagakerjaan; dan
  • Kepala Bidang Penyiapan Pengawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pengembangan wilayah dan pembinaan, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan, dan pengembangan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penyiapan Pengawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, mempunyai fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya transmigrasi;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya transmigrasi;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya transmigrasi;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya transmigrasi;
  5. pelaksanaan pemberian dan penyebarluasan informasi pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya transmigrasi;
  6. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya transmigrasi; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pengembangan wilayah dan pembinaan, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan, dan pengembangan masyarakat transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi;
  3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi;
  5. pelaksanaan pemberian dan penyebarluasan informasi pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi;
  6. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan wilayah dan pembinaan transmigrasi, sarana prasarana dan penyerasian lingkungan tranmigrasi, pengembangan masyarakat transmigrasi;